Kita Bisa Membangun Kaltim Keren Bersama!

Kita Bisa Membangun Kaltim Keren
Bersama!

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Kenali Mahyudin

Dr. H. Mahyudin, ST, MM adalah seorang politisi yang telah membangun karier politiknya dari tingkat kecamatan hingga pusat. Lahir di Tanjung pada tanggal 8 Juni 1970, Mahyudin adalah anak dari pasangan H. Mansur Mante dan Hj. Mardiana. Sejak kecil, Mahyudin menyelesaikan pendidikan dasar hingga SLTP di Sangatta, Kalimantan Timur.

Pada usia 16 tahun, Mahyudin pindah ke Kalimantan Selatan untuk melanjutkan pendidikannya. Ia berhasil menyelesaikan SMA 2 di Tanjung dan mendapatkan gelar sarjana teknik dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jawa Tengah, tahun 2001. Mahyudin yang gemar menuntut ilmu kemudian berhasil meraih gelar Doktor ilmu pemerintahan dari Universitas Satyagama, Jakarta di tahun 2017.

Bergabung Bersama Kami!

Dukung transformasi Kaltim yang lebih keren! Ayo berikan dukungan Anda pada Dr. H. Mahyudin, ST, MM sebagai calon perseorangan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024.

Berita Terkini

Bupati Kutai Timur (2003-2006)

Baru sekitar dua tahun menjabat sebagai bupati Kutim, Awang Faruk berniat maju dalam pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Awang yang belum merampungkan jabatannya pun diharuskan mengundurkan diri sebagai bupati Kutim, sesuai dengan peraturan Mendagri. Mahyudin yang saat itu menjabat sebagai wakil bupati Kutim secara otomatis menggantikan posisi Awang sebagai bupati Kutim. Tentu, di usianya yang baru 33 tahun, Mahyudin kala itu dihadapkan pada kenyataan politik yang mengharuskan dirinya menjadi pemimpin puncak di kabupaten Kutim. Bahkan saat itu dirinya tercatat sebagai bupati termuda se-Indonesia.

Ketika menduduki kursi bupati Kutim, Mahyudin dihadapi masalah pelik, yaitu defisit anggaran. Ia pun berfikir keras mencari alternatif pembiayaan pembangunan agar Kutim bisa bergairah. Mahyudin mulai menyusun berbagai program prioritas, dengan tidak hanya menggelontorkan dana pembangunan pada bidang fisik dan sarana gedung perkantoran pemerintahan saja. Baginya dana pembangunan harus dinikmati langsung rakyat, seperti melalui program pendidikan, kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja. Karena esensi pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat.

Kerja keras Mahyudin melakukan efisiensi anggaran dan merancang program prioritas, akhirnya membuahkan hasil. Bukan hanya menyelamatkan Kutim dari kebangkrutan, bahkan pada anggaran tahun 2004, Kutim meraih surplus anggaran. Di tangan Mahyudin, pembangunan Kutim juga semakin bergeliat, dengan tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan. Ia membawa Kutim mengembangkan berbagai potensi yang selama itu belum maksimal tersentuh, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan pariwisata.

Wakil Ketua MPR-RI (2014-2019)

Pada pemilu 2014, Mahyudin kembali maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar, dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2014-2019, dengan raihan suara terbesar dari seluruh caleg di dapil Kalimantan Timur. Di periode yang sama, Mahyudin pun terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI, bersama EE. Mangindaan, Hidayat Nurwahid, dan Oesman Sapta Odang, mendampingi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

MPR Periode 2014-2019 telah mampu menjalankan berbagai agenda kebangsaan yang penting sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini beberapa agenda kebangsaan tersebut :

Pertama, melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Kedua, melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara. Ketiga, melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.

Keempat, membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya. Kelima, mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD NRI 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR. Keenam, melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Ketujuh, memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI (2019-2024)

Setelah lama terjun di dunia politik melalui partai, akhirnya pada pemilu 2019 Mahyudin memutuskan maju dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maju secara independen, dengan berbekal gagasan dan rekam jejaknya yang baik selama di DPR RI, membuatnya terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili dapil Kalimantan Timur untuk 2019-2024. Dalam pemilihan pimpinan DPD RI, Mahyudin terpilih sebagai Wakil Ketua DPD RI mendampingi Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama Nono Sampono dan Sultan B Najamudin.

Beberapa hal yang diperjuangkan Mahyudin selama duduk sebagai anggota sekaligus Pimpinan DPD RI antara lain: pertama, berupaya untuk meningkatkan penguatan DPD. Hal itu karena kedudukan DPD RI sebagai perwakilan teritorial (wilayah) dalam struktur parlemen di Indonesia menjadi hal yang sangat fundamental. Karena sejak tahun 1999, Indonesia menganut prinsip pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan.

Kedua, memperkuat fungsi pengawasan DPD dalam pembangunan daerah. Selama menjabat sebagai Pimpinan DPD RI, Mahyudin kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, untuk meminta daerah agar dapat memaksimalkan peran DPD RI dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, terkait hambatan dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Hal tersebut menurutnya, merupakan bagian dari peran pengawasan DPD RI dalam pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, mempercepat pembangunan daerah. Di dalam setiap kunjungan kerja di berbagai daerah, Mahyudin selaku pimpinan DPD RI selalu bertanya perihal keluhan dan hambatan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Dirinya selaku Pimpinan DPD RI tentu dengan sigap akan menyampaikan berbagai keluhan itu, kepada kementerian bersangkutan di pusat. Sehingga keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Bahkan, jika cara formal dan prosedural, dianggap terlalu lama, maka ia dalam beberapa kunjungan kerja ke beberapa daerah tidak ragu membagi nomor WA miliknya kepada para pejabat dan aparatur Pemda yang hadir, sebagai sarana penyampaian langsung berbagai permasalahan pembangunan di daerah yang harus direspons cepat pemerintah pusat. Menurutnya penyampaian berbagai aspirasi daerah melalui WA terkadang bisa lebih cepat ia sampaikan kepada menteri dan pejabat di pemerintah pusat.