Dukung Sekarang

Kita Bisa Membangun Kaltim Keren Bersama!

Kita Bisa Membangun Kaltim Keren
Bersama!

Dr. H. Mahyudin, ST, MM
DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Kenali Mahyudin

Dr. H. Mahyudin, ST, MM adalah seorang politisi yang telah membangun karier politiknya dari tingkat kecamatan hingga pusat. Lahir di Tanjung pada tanggal 8 Juni 1970, Mahyudin adalah anak dari pasangan H. Mansur Mante dan Hj. Mardiana. Sejak kecil, Mahyudin menyelesaikan pendidikan dasar hingga SLTP di Sangatta, Kalimantan Timur.

Pada usia 16 tahun, Mahyudin pindah ke Kalimantan Selatan untuk melanjutkan pendidikannya. Ia berhasil menyelesaikan SMA 2 di Tanjung dan mendapatkan gelar sarjana teknik dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jawa Tengah, tahun 2001. Mahyudin yang gemar menuntut ilmu kemudian berhasil meraih gelar Doktor ilmu pemerintahan dari Universitas Satyagama, Jakarta di tahun 2017.

Selengkapnya

Rekam Jejak

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur
(2000-2001)

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Wakil Bupati Kutai Timur (2001-2003)

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Bupati Kutai Timur (2003-2006)

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Anggota DPR RI (2009-2014)

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Wakil Ketua MPR-RI (2014-2019)

DR. H. MAHYUDIN, ST, MM - Mahyudin.com

Wakil Ketua DPD-RI (2019-2024)

Bergabung Bersama Kami!

Dukung transformasi Kaltim yang lebih keren! Ayo berikan dukungan Anda pada Dr. H. Mahyudin, ST, MM sebagai calon perseorangan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024.

Dukung Sekarang
Ayo Klik Disini

Berita Terkini

Mahyudin Kembalikan Formulir Pencalanon Gubernur, Optimis Raih Dukungan dari PKB
Samarinda - Politikus senior Kaltim, Mahyudin mengembalikan formulir pendaftaran calon...
Wakil Ketua DPD Mahyudin Harap Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 Memotivasi Anak Muda Bangsa
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menggelar nonton bareng atau nobar...
Nobar Timnas U-23 dengan Mahyudin: Indonesia Mainnya Keren, Laganya Bak Drama Korea
JAKARTA - Nonton bareng Timnas U-23 Indonesia kontra Korea di...
Mahyudin: Menuju Masa Depan Kaltim Pasca Tambang dengan Hilirisasi dan SDM Unggul
Samarinda – Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur (Kaltim)...
Maju di Pilgub Kaltim, Mahyudin Bawa Visi “Kaltim Keren”
BALIKPAPAN - Pada hari Selasa (02/04 2024), Wakil Ketua Dewan Perwakilan...
Kesiapan Mahyudin Menuju Pilgub Kaltim 2024, Mendapat Restu Ibunda
Balikpapan - Politisi senior Kalimantan Timur, Mahyudin, secara resmi menyatakan...
Mahyudin: Bismillah, Saya Siap Maju di Pikada Kaltim!
Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyatakan siap maju...
Mahyudin Usung Gagasan Kaltim Keren, Modal Awal Maju Pilkada 2024
PASER – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin membuka...

Galeri Foto

Menerima tanda kehormatan dari presiden Joko Widodo. karena dianggap sudah berjasa bagi Indonesia. Pemberian tanda kehormatan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Mahyudin tampak akrab dengan masyarakat Dayak, dalam sebuah kunjungan kerja.
Mahyudin bersama Pimpinan MPR-RI periode jabatan 2014-2019, bersama usai pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MPR-RI di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD-RI, Senayan, Jakarta.
Mahyudin saat berdialog dan menyerap aspirasi perwakilan masyarakat Samarinda.
Mahyudin dalam sebuah pertemuan dengab Pangdam VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Sonhadji.
Mahyudin saat silaturahmi dengan Plt. Kajati Kaltim Roch Adi Wibowo, S.H.,M.H.
Mahyudin dan istri, dalam silaturahmi serta buka puasa bersam tokoh dan masyarakat di Kabupaten Paser, Kaltim.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat meninjau SD 05 Bengalon, Kutai Timur, yang memiliki keterbatasan sarana dan prasaran.
Mahyudin dan istri, Agati Sulie Mahyudin mengenakan pakaian adat khas Kutai dan Dayak saat peringatan HUT RI di Istana Negara, tahun 2017.
Mahyudin foto bersama dengan pengurus DPD LDII Balikpapan
Silaturahmi sekaligus buka puasa bersama mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda.
Mahyudin bersama istri dan anak-anaknya

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (2000-2001)

Pada saat pengesahan Kutai Timur (Kutim) menjadi sebuah kabupaten yang terpisah dari induknya, Kabupaten Kutai, maka disusunlah DPRD Kabupaten Kutai Timur. Di mana para calon anggota legislatif (caleg) yang hendak mengisi kursi DPRD baru itu, diambil dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Sangata. Mahyuddin pun menjadi salah satu caleg nomor teratas dari Partai Golkar yang terdata untuk menduduki kursi DPRD Kutai Timur.

Setelah meraih kursi DPRD Kutim, Mahyudin pun dicalonkan sebagai ketua DPRD oleh fraksi Partai Golkar. Mahyudin bersedia dicalonkan sebagai ketua DPRD Kutim, karena berharap akan dapat berperan lebih dalam pembangunan Kutim. Mengingat, kewenangan konstitusional yang melekat di DPRD, menjadikan ketua DPRD adalah jabatan yang cukup strategis dalam proses pembangunan Kutim. Namun takdir berkata lain, dalam pemilihan ketua DPRD Kutim itu, Mahyudin harus puas dengan posisi sebagai wakil Ketua DPRD, yang berlaku sejak tahun 2000.

Wakil Bupati Kutai Timur (2001-2003)

Keterlibatan yang semakin intens dan peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat Kutim, menjadikan nama Mahyudin semakin bersinar di kalangan masyarakat di sana. Ia pun sudah disebut-sebut sebagai anak muda yang layak menjadi pemimpin Kutim mendatang. Bahkan telah banyak tokoh dan kalangan masyarakat yang tak henti mendorongnya mengambil peran penting dalam kepemimpinan kabupaten baru itu.

Mahyudin pada akhirnya dilirik oleh tokoh senior, sekaligus Pejabat Bupati Kutim saat itu, Awang Faruk, untuk mau menjadi wakilnya dalam pemilihan kepala daerah Kutim yang pertama. Mahyudin dengan segala pertimbangan akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Pada tahun 2001, pasangan Awang Faruk-Mahyudin berhasil memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan bupati-wakil bupati Kutim melalui DPRD.

Bupati Kutai Timur (2003-2006)

Baru sekitar dua tahun menjabat sebagai bupati Kutim, Awang Faruk berniat maju dalam pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Awang yang belum merampungkan jabatannya pun diharuskan mengundurkan diri sebagai bupati Kutim, sesuai dengan peraturan Mendagri. Mahyudin yang saat itu menjabat sebagai wakil bupati Kutim secara otomatis menggantikan posisi Awang sebagai bupati Kutim. Tentu, di usianya yang baru 33 tahun, Mahyudin kala itu dihadapkan pada kenyataan politik yang mengharuskan dirinya menjadi pemimpin puncak di kabupaten Kutim. Bahkan saat itu dirinya tercatat sebagai bupati termuda se-Indonesia.

Ketika menduduki kursi bupati Kutim, Mahyudin dihadapi masalah pelik, yaitu defisit anggaran. Ia pun berfikir keras mencari alternatif pembiayaan pembangunan agar Kutim bisa bergairah. Mahyudin mulai menyusun berbagai program prioritas, dengan tidak hanya menggelontorkan dana pembangunan pada bidang fisik dan sarana gedung perkantoran pemerintahan saja. Baginya dana pembangunan harus dinikmati langsung rakyat, seperti melalui program pendidikan, kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja. Karena esensi pembangunan adalah untuk menyejahterakan rakyat.

Kerja keras Mahyudin melakukan efisiensi anggaran dan merancang program prioritas, akhirnya membuahkan hasil. Bukan hanya menyelamatkan Kutim dari kebangkrutan, bahkan pada anggaran tahun 2004, Kutim meraih surplus anggaran. Di tangan Mahyudin, pembangunan Kutim juga semakin bergeliat, dengan tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan. Ia membawa Kutim mengembangkan berbagai potensi yang selama itu belum maksimal tersentuh, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan pariwisata.

Anggota DPR RI (2009-2014)

Selepas sebagai Bupati Kutai Timur, Mahyudin melanjutkan pengabdian kepada rakyat di ranah legislatif, sebagai anggota DPR RI melalui Partai Golkar di pemilu 2009. Popularitas dan tingkat kesukaan rakyat terhadap dirinya yang tinggi, membuat Mahyudin terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2009-2014, mewakili daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur.

Duduk di Senayan bersama anggota DPR RI yang mewakili seluruh daerah di Indonesia, tidak menghalangi Mahyudin untuk terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur yang diwakilinya. Di samping itu, sebagai anggota legislatif di tingkat pusat, dirinya juga tetap berkontribusi bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melalui tiga fungsi utama DPR RI, yaitu fungsi legislasi (pembuatan undang-undang), fungsi kontrol (pengawasan), dan fungsi budgeting (anggaran).

Memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya terus dilakukan Mahyudin selama menjadi anggota DPR RI. Terutama dengan kegigihannya menyalurkan berbagai bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah pemilihan Kalimantan Timur. Ia tercatat berhasil menyalurkan berbagai bantuan untuk beragam kalangan di dapilnya, mulai dari petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, UMKM, dan sebagainya.

Wakil Ketua MPR-RI (2014-2019)

Pada pemilu 2014, Mahyudin kembali maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar, dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2014-2019, dengan raihan suara terbesar dari seluruh caleg di dapil Kalimantan Timur. Di periode yang sama, Mahyudin pun terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI, bersama EE. Mangindaan, Hidayat Nurwahid, dan Oesman Sapta Odang, mendampingi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

MPR Periode 2014-2019 telah mampu menjalankan berbagai agenda kebangsaan yang penting sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini beberapa agenda kebangsaan tersebut :

Pertama, melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Kedua, melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara. Ketiga, melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.

Keempat, membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya. Kelima, mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD NRI 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR. Keenam, melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Ketujuh, memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI (2019-2024)

Setelah lama terjun di dunia politik melalui partai, akhirnya pada pemilu 2019 Mahyudin memutuskan maju dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maju secara independen, dengan berbekal gagasan dan rekam jejaknya yang baik selama di DPR RI, membuatnya terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili dapil Kalimantan Timur untuk 2019-2024. Dalam pemilihan pimpinan DPD RI, Mahyudin terpilih sebagai Wakil Ketua DPD RI mendampingi Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama Nono Sampono dan Sultan B Najamudin.

Beberapa hal yang diperjuangkan Mahyudin selama duduk sebagai anggota sekaligus Pimpinan DPD RI antara lain: pertama, berupaya untuk meningkatkan penguatan DPD. Hal itu karena kedudukan DPD RI sebagai perwakilan teritorial (wilayah) dalam struktur parlemen di Indonesia menjadi hal yang sangat fundamental. Karena sejak tahun 1999, Indonesia menganut prinsip pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan.

Kedua, memperkuat fungsi pengawasan DPD dalam pembangunan daerah. Selama menjabat sebagai Pimpinan DPD RI, Mahyudin kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, untuk meminta daerah agar dapat memaksimalkan peran DPD RI dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, terkait hambatan dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Hal tersebut menurutnya, merupakan bagian dari peran pengawasan DPD RI dalam pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, mempercepat pembangunan daerah. Di dalam setiap kunjungan kerja di berbagai daerah, Mahyudin selaku pimpinan DPD RI selalu bertanya perihal keluhan dan hambatan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Dirinya selaku Pimpinan DPD RI tentu dengan sigap akan menyampaikan berbagai keluhan itu, kepada kementerian bersangkutan di pusat. Sehingga keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Bahkan, jika cara formal dan prosedural, dianggap terlalu lama, maka ia dalam beberapa kunjungan kerja ke beberapa daerah tidak ragu membagi nomor WA miliknya kepada para pejabat dan aparatur Pemda yang hadir, sebagai sarana penyampaian langsung berbagai permasalahan pembangunan di daerah yang harus direspons cepat pemerintah pusat. Menurutnya penyampaian berbagai aspirasi daerah melalui WA terkadang bisa lebih cepat ia sampaikan kepada menteri dan pejabat di pemerintah pusat.